Ratusan Masyarakat di dua Kecamatan Kabupaten Sukabumi Ikuti Jalan Santai

Ratusan masyarakat antusias ikuti kegiatan jalan santai yang diadakan oleh warga di dua kecamatan berbeda di Kabupaten Sukabumi.

Nampak sejak pagi hari, ratusan masyarakat yang berasal dari dua Kecamatan berbeda di Kabupaten Sukabumi yaitu Kecamatan Purabaya dan Kecamatan Nyalindung sudah berkumpul di halaman Kantor Kepala Desa Kertaangsana, Sukabumi.

 Acara jalan santai juga dimeriahkan oleh iring-iringan drum band para pelajar dari sekolah Al-Mas'udiyah, Sukabumi.

Menurut Yudi, selaku pengarah acara jalan santai tersebut, kegiatan itu bertujuan untuk menjalin silaturahmi utamanya antara pelajar dan masyarakat di dua kecamatan berbeda di sukabumi.

Read more...

Ratusan Karyawan PDAM Tirta Pakuan Bogor Berunjukrasa ke Balaikota

Bogor - Sepanjang hari Rabu (17/02), atmosfer Kota Bogor sedikit memanas. Ratusan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor yang sebagian besar mengenaikan pakaian Korpri melakukan aksi unjukrasa.

 

Mereka menuntut Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Pakuan, Untung Kurniadi untuk lengser dari jabatannya. Pasalnya, Untung dianggap arogan  dalam memimpin PDAM Tirta Pakuan. Disamping itu juga, Untung dianggap tidak berpihak kepada para karyawan.

 

Aksi unjukrasa dimulai di depan halaman Balaikota, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bogor. Para pengunjukrasa yang berjumlah sekitar 200 orang sempat melakukan orasi. 

 

"Para karyawan PDAM merasa dirugikan dengan dengan kebijakannya yang tidak berpihak kepada para karyawan. Padahal kami sudah banyak berbuat sehingga prestasi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menjadi salah perusahaan terbaik di Indonesia," kata Rojak, Kordinator Lapangan kepada para wartawan.

 

"Selain itu, kami merasa kecewa atas kepemimpinannya. Sikap arogansi dan banyak kebijakan yang tidak mementingkan para karyawan," imbuhnya.

 

Para pengunjuk rasa diterima oleh Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman. Usmar menyatakana akan menyampaikan aspirasi para karyawan ke Walikota Bogor, Bima Arya.

 

"Bapak Walikota sedang tidak ada di tempat. Saya terima aspirasi ini mewakili Pak Walikota. Mudah-mudahan apa pun yang disampaikan bersifat objektif dan tidak tendesius," ujar Usmar di depan para pengunjuk rasa.

 

Aksi demo lalu berlanjut dengan mendatangi kantor PDAM Tirta Pakuan. Sempat terjadi dorong-dorongan antara petugas dengan para pengunjuk rasa.

 

Sementara itu Dirut PDAM Tirta Pakuan, Untung Kurniadi mengatakan bahwa dalam melakukan aksi demo ada aturannya. 

 

"Tiga hari sebelum.aksi harus meminta izin kepada pihak perusahaan atau  kepolisian serta dan melaporkannya ke Dinas Sosial Tenaga Kerja, " jelasnya.

 

"Saya belum dapat laporannya. Tidak ada laporan dan pemberitahuan," imbuhnya lagi.

 

di PDAM, masih katanya, ada prosedur baku manakala ada keluhan bisa menyampaikan ke atasan langsung. 

 

"Minimal satu tingkat diatasnya. Jika tidak puas bisa banding ke Kabag-nya. Jika jawabannya tidak memuaskan juga bisa dibawa ke tingkat direksi," jelasnya.

 

"Setiap minggu ada briefing staf hari sabtu dan ada rapat evaluasi setiap awal bulan. Saya bingung, ini murni karyawan atau ada upaya provokasi," pungkasnya. (fer)

Read more...

OPH Ajak Mahasiswa tolak RUU KPK

Jakarta - Anri Saputra Situmeang selaku Direktur Eksekutif Organisasi Penimbang Hukum (OPH) mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) khususnya Komisi III agar menghentikan pembahasan RUU KPK demi menjaga kekuatan lembaga antirasuah itu. 

Menurutnya justru pembahasan RUU KPK bisa memangkas kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. 

“Seyogianya DPR harus lebih fokus kembali mengenai R-KUHP dan R-KUHAP yang telah lama menjadi prolegnas di DPR,” ucapnya saat dijumpai di gedung KPK pada (10/2) lalu.

Anri menuturkan bahwa salah satunya yang menjadi masalah dalam RUU KPK adalah mengenai kewenangan penyadapan dimana dalam hal penyadapan oleh KPK harus meminta izin terlebihi dahulu kepada Dewan Pengawasan, apalagi Dewan Pengawasan tersebut dipilih oleh kepala negara Indonesia yakni presiden.

“Jika KPK melakukan penyadapan harus melalui izin dari Dewan Pengawasan, maka kami menduga tidak adanya lagi Pimpinan KPK bekerja secara independen dalam melakukan pemberantasan korupsi, padahal rata-rata keberhasilan lembaga KPK dalam mengungkap kasus korupsi berawal dari penyadapan, seperti contoh mengenai kasus Dewi Yasin Limpo,” keluhnya. (FSP)

Read more...

Kurangi Tindakan Kriminalitas Pemkot Tangsel Pasang PJU Dititik Rawan

Tangsel - Program Pemerintah khususnya Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (DKPP) Tangsel salah satunya bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) Tangsel, yang mana ini merupakan program pemerintah yang mana untuk penerangan jalan umum khususnya diseluruh tangsel dan dibeberapa tempat salah satunya daerah Komplek PT. Inhutani Ciputat dan Pondok Cabe Tangsel.

Menurut Hasim Purnama RT setempat tempat selama 2 bulan terakhir ini telah terjadi tindakan kriminal dan 3 hari lalu telah terjadi pencurian kendaraan sepeda motor yang dikarenakan lampu didepan tidak menyala untuk penambahan dan pemeliharaan seperti apa yang telah dijanjikan Ibu Airin untuk dapat menerangkan jalan yang memang dianggap rawan tindakan kriminalitas. Dan berharap tidak ada lagi kriminalitas kedepannya. Ungkapnya saat diwawancarai dirumahnya, minggu (31/01/2016).

Sedangkan Menurut Rudi supir/Staf Teknisi PJU  pemeliharaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dikarenakan sering terjadi tindakan kriminalitas diantaranya pemalakan diwilayah tersebut. sedangkan untuk diwilayah lain kami masih menunggu perintah dari pimpinan. Ujarnya

Selain itu menurut Musa Kabid PJU Tangsel mengungkapkan saat ini kami masih melakukan pemeliharaan yang dianggap rawan serta hasil laporan dari masyarakat, sedangkan untuk wilayah pondok cabe segera akan kami tindak lanjuti, dan untuk wilayah pondok cabe ini pemasangan baru dan sedang hasil uji beberapa hari dihidupkan dan sekarang ini dimatikan kembali dikarenakan KWH dari PLN masih belum terpasang. Paparnya saat dikompirmasi via sms.

Dalam hal ini kami akan terus memonitor semua titik PJU yang ada dan kami meminta kepada masyarakat agar dapat melaporkan apabila masih adanya PJU yang tidak menyala maka kami akan segera menindaklanjutnya. Dan ini merupakan program pemerintah yang mana setiap jalan ditangsel akan ada penerangan jalan umum (PJU). Sehingga masyarakat tidak takut untuk beraktivitas pada malam hari dan berharap dapat mengurangi tingkat kerawanan dan tindakan kriminalitas yang ada saat ini. Tutupnya. (CN)

Read more...

Kepolisian Australia Tunggu Persetujuan Menteri Kehakiman Bantu Usut Kematian Mirna

Jakarta - Polda Metro Jaya mengaku telah mendapatkan informasi yang signifikan terkait kematian Mirna. Informasi signifikan tersebut didapat dari AFP (Australian Federal Police) untuk memperkuat bukti penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka.

 

Namun seperti dilansir dari media Australia, Sydney Morning Herald, Sabtu (6/2/2016), hingga saat ini AFP masih harus menunggu persetujuan dari Menteri Kehakiman Michael Keenan untuk membantu Polda Metro dalam mengungkap kematian Mirna. Persetujuan seorang menteri itu penting karena Jessica saat ini telah ditahan dan bisa menghadapi hukuman mati.

 

"Kami didekati oleh Kepolisian Indonesia dalam hubungannya dengan kasus ini,"kata salah seorang juru bicara AFP.

 

"AFP dapat mengkonfirmasi bahwa kita belum merilis informasi apapun kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kaitannya dengan permintaan ini dan kami akan meminta persetujuan menteri untuk setiap rilis tersebut," lanjutnya.

 

Bulan lalu, penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus tewasnya Wayan Mirna (27) meminta bantuan polisi Australia. Ada data yang mesti dicocokkan untuk penanganan kasus Mirna.

 

"Ada satu informasi yang kami minta konfirmasi keakuratannya. Nanti jadi salah satu bukti keakuratannya," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti, Kamis (21/1/2016).

 

"Ada satu hal yang kami perlukan untuk analisa kami, tapi kami tidak bisa kemukakan ke publik," tegas Krishna.

 

Australia menjadi negara penting dalam kasus ini, sebab di negeri inilah Mirna dan Jessica kuliah satu kampus. Setelah lulus kuliah, Mirna pulang ke Indonesia sedangkan Jessica bekerja sebagai tenaga kontrak di bagian administratif perusahaan penyewaan ambulans NSW Ambulance di Sydney. 

 

Pada 3 Februari 2016, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal menyatakan pihaknya telah mendapat sejumlah informasi penting terkait tersangka Jessica Kumala Wongso maupun saksi-saksi yang pernah tinggal di Australia dari AFP.

 

"Kita sudah diberikan informasi (oleh polisi Australia) dan sudah cukup signifikan untuk penyidik menguatkan alat bukti," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

 

Namun Iqbal enggan membocorkan informasi itu. "Saya tidak bisa sebutkan kepada J atau M. Saya sebutkan secara global saja background saksi, tersangka," ujarnya. (dtk)

 

 

Sumber : bogornews 

 

 

Read more...