MUI Tantang Petinggi Gafatar Debat di Depan Pengikutnya

MPN,- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dinilai telah menyesatkan. MUI pun menantang para petinggi Gafatar untuk debat secara terbuka.

Wakil Sekejen MUI KH Zaitun Rasmin mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan fatwa terkait kesesatan Gafatar pada awal Februari mendatang.

"Sebenarnya MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa pada 2007. Tapi mereka kemudian berubah menjadi Ormas. Nah kalau Ormas ini kan bukan urusan MUI. Ini adalah domain petugas, baik TNI, Polri, BIN. Jadi ini tugas bagi pemerintah pusat," ujar Zaitun di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2016).

Zaitun juga menilai, Gafatar mencoba mengelak dari UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama. Hal ini terlihat dari pernyataan mereka yang menyatakan telah keluar dari ajaran agama islam.

"Kemungkinan itu dijadikan modus. Kita kan punya UU Nomor 1 Tahun 1965. Itu masalah orang beragama. Jadi takutnya itu dijadikan modus. Mereka pakai Milah Abraham itu, sehingga tidak kena dengan peraturan agama itu. Ini tidak boleh. Karena mereka, walaupun mengistilahkan keluar, itu hanya formal saja. Mereka tetap menggunakan ajaran agama Islam, hanya nanti mereka ubah-ubah, seperti tidak mewajibkan salat, jilbabnya dibuka. Itu kan kadang-kadang dalam keadaan terpaksa dilakukan perubahan-perubahan. Jadi itu modus," jelas Zaitun.

"Jadi itu berkaitan dengan UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang penistaan agama itu. Jadi kalau mereka agama Islam, mereka itu kan melakukan penistaan Agama Islam. Kalau Kristen, melakukan penistaan Agama Kristen. Mereka mencoba membuat Milah Abraham, sehinga bisa keluar (tidak terkena) aturan itu," tambahnya.

Untuk itu, lanjut Zaitun, MUI siap untuk berdebat dengan para petinggi Gafatar. Syaratnya, debat itu harus dilakukan secara terbuka di depan para pengikut Gafatar.

"Yang paling penting adalah bagaimana para anggota mereka ini bisa disadarkan. Kami tadi sudah memberikan saran kepada Menko Polhukam dari MUI, agar tokoh-tokohnya ini diajak dialog, kalau perlu sampai debat di depan para pengikutnya. Supaya mereka tahu, 'Oh, selama ini kita dikibulin.' Begitu," kata Zaitun.

"MUI siap (debat). Siap, asal di depan para pengikut mereka," tambah Zaitun. (dtk) 

sb: bogornews.com

Read more...

Susi Ajak Masyarakat Aceh “Jaga Laut”

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengajak panglima Laut dan masyarakat Aceh untuk selalu menjaga laut Indonesia, menjaga hutan Bakau (mangrove), tidak menangkap ikan dengan bom, tidak menangkap kepiting bertelur, dan tidak menangkap lobster dengan berat di bawah 200 gram.

“Lobster dan kepiting, populasinya akan habis jika yang bertelur terus menerus ditangkap. Oleh karena itu, harus tetap dijaga keberlangsungannya. Jangan sampai Indonesia harus membeli kepiting dan lobster dari luar negeri,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (14/12/2015).

Sebelumnya, Susi menyempatkan diri bertemu dengan Panglima Laut yang berada di seluruh Provinsi Aceh, setelah menghadiri perayaan puncak Hari Nusantara 2015 yang diadakan di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh Minggu (13/12/2015) kemarin.

Selain itu Menteri Susi juga berpesan agar nelayan Aceh memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), memiliki cold storage (gudang pendingin), dan melarang nelayan menggunakan formalin untuk pengawetan ikan.

“Jangan pakai formalin ya pak. Kalau ikannya masih banyak ya berhenti dulu menangkap sambil terus menjual ikan yang ada,” pintanya.

Sekedar diketahui, Panglima Laot adalah Lembaga warisan kebudayaan Aceh sejak masa kesultanan. Pada masa lalu panglima laot adalah lembaga struktural yang mengurusi bidang kelautan dan perikanan.

Adapun 18 panglima laot kabupaten di Aceh di antaranya Panglima Laut Aceh Tamiang, Panglima Laut Kota Langsa, Panglima Laut Aceh Timur, Panglima Laut Aceh Utara, Panglima Laut Pidie Jaya, Panglima Laut Pidie, Panglima Laut Aceh besar, Panglima Laut Aceh Jaya, Panglima Laut Nagan Raya, Panglima Laut Simeulue, Panglima Laut Aceh Singkil, Panglima Laut Sabang, dan seluruh jajaran dari masing-masing panglima. (pemi)

Read more...

TNI Kirim 1.000-an Tentara untuk Bantu Padamkan Api di Riau

JAKARTA — TNI kembali mengirimkan 1.000-an pasukannya untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di Pekanbaru, Riau, Selasa (15/9/2015). Pemberangkatan personel TNI itu dilakukan melalui upacara militer pada pagi tadi di Tax Way Halim Perdanakusuma.

Upacara pemberangkatan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Kepada setiap satuan tugas agar dapat menyisir setiap sudut hutan yang terdapat titik api dan mengefektifkan alat pemadam yang dibawa,” ujar Gatot dalam pidato sambutannya seperti dikutip dalam siaran pers Pupen TNI.

Jumlah personel yang dikirim dalam pemberangkatan gelombang kedua itu yakni 1.059 personel. Masing-masing dibekali logistik makanan untuk tiga hari, masker, sepatu boot, dan cangkul atau parang. Setiap satu batalyon dilengkapi empat pompa air dengan panjang selang 60 meter.
Mereka memiliki masa tugas selama 14 hari. Masa tugas dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Lebih dari 1.000 personel TNI ini dipimpin oleh Kepala Satgas Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Kolonel Inf Dwi Suharjo (Asintel Divif-1/Kostrad). Mereka terdiri dari berbagai satuan, yaitu Divif-1 Kostrad-Cilodong (TNI AD), Marinir (TNI AL), dan Paskhas (TNI AU).
Gatot mengatakan, meski melaksanakan tugas mulia dan diharapkan tidak mudah menyerah, para prajurit juga harus tetap memperhatikan keamanan pribadi.

“Penanggulangan kebakaran hutan dan pencemaran asap di wilayah Riau dan sekitarnya adalah tugas mulia bagi prajurit. Kemuliaan terletak pada tugas untuk menyelamatkan ekosistem hutan dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat,” kata Gatot.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menginstruksikan kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan semua pihak terkait untuk meningkatkan upaya penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera serta Kalimantan.
Instruksi itu disampaikan Jokowi di tengah-tengah kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah.

"Saya terus mengikuti perkembangan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan serta terus melakukan komunikasi dengan menteri dan pejabat terkait," kata Jokowi seperti dikutip dari Tim Komunikasi Presiden, Senin (14/9/2015).

Jokowi menegaskan, dia menginginkan semua kapasitas dikerahkan lebih cepat dan lebih terkoordinasi dalam penanganan bencana asap tersebut. Instruksi itu secara khusus ia tujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kepala daerah terkait. 

Selain itu, kata Jokowi, dia juga telah meminta kepada penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang melakukan atau bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Tindakan tegas itu sampai pada pencabutan izin pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah.

Sumber : kompas.com

Read more...

Jika Dapat Remisi Tahun Depan, Antasari Bisa Ajukan Bebas Bersyarat

JAKARTA — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar telah menjalani separuh masa pidananya dari 18 tahun hukuman penjara. Kepala Humas Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi mengatakan, Antasari dapat mengajukan pembebasan bersyarat jika tahun depan memperoleh remisi dari Kemenkumham.

"Bila tahun depan mendapatkan remisi, maka bila tidak ada halangan akhir tahun 2016 sudah bisa diusulkan pembebasan bersyarat," ujar Akbar melalui pesan singkat, Selasa (15/9/2015).

Akbar mengatakan, hingga saat ini Antasari telah menerima remisi sebanyak 43 bulan dan 20 hari. Jumlah masa pidana yang telah dijalani Antasari telah dianggap cukup untuk menjalani asimilasi atau masa pembinaan dengan menyatukan warga binaan dengan masyarakat.

Akbar mengatakan, selama sebulan terakhir, Antasari bekerja di sebuah kantor notaris di Tangerang dalam rangka asimilasi tersebut. "Kegiatan asimilasi ini berlangsung sampai dua pertiga masa pidananya dan akan dievaluasi secara berkala," kata Akbar.

Akbar mengatakan, penentuan tempat asimilasi Antasari berdasarkan pengajuan kantor notaris tersebut. Permohonan tersebut, kata Akbar, kemudian diteliti oleh Balai Pemasyarakatan. Setelah itu, hasilnya penelitian itu disidang melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di lembaga pemasyarakatan dan kantor wilayah.

"Bila tim tersebut menyetujui, maka dibuat rekomendasi hasil sidang TPP ke Kalapas untuk sidang di lapas dan diteruskan ke kakanwil. Asimilasi pidana umum cukup SK dari Kakanwil," kata Akbar.
Antasari, yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen dan dihukum 18 tahun penjara, sempat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah upaya yang diajukannya kandas, Antasari akhirnya menempuh upaya hukum luar biasa melalui pengajuan grasi kepada Presiden Jokowi pada tahun 2015 ini.

Sumber : kompas.com

Read more...

Ahok Tantang Ikhsan Modjo Calonkan Diri Jadi Gubernur DKI

Teks foto : beritajakarta

Jakarta-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok, menantang calon walikota Tangerang Selatan Ikhsan Modjo mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada DKI 2017 apabila Modjo gagal melenggang menjadi orang nomor satu di kota Tangsel.

Tantangan tersebut dikatakan Ahok dihadapan ratusan wartawan saat Ahok melakukan sambutan di acara Malam Anugerah Jurnalistik MH Thamrin 2015, Balai Kota Jakarta, Kamis (27/8).

"Kalau enggak bisa jadi walikota, jadi gubernur, tantang saya. Buktikan Anda bisa lebih jago dari saya. Kalaupun ada (calon gubernur) yang lebih pintar dan jujur dari saya, buat apa saya jadi gubernur DKI lagi," kata Ahok.

Bukan tanpa alasan Ahok menantang Mojo. Ikhsan Modjo diketahui sebelumnya pernah berkicau dalam akun Twitter-nya,

 "Selamat pagi. Mandi pagi tadi apakah sudah mengeluarkan Ahok semua?" demikian isi tweet tersebut.

Tak hanya Modjo, Basuki juga mengkritik insan pers yang kurang rajin membaca sejarah. Itu sebabnya banyak pihak yang salah menafsirkan kebijakannya menertibkan permukiman kumuh di bantaran Kali Ciliwung.  Basuki juga menyindir JJ Rizal, seorang pengamat lingkungan yang membandingkan Jakarta kini dengan Jakarta masa lalu. Dirinya menyebutkan kalau JJ Rizal tidak paham sejarah DKI.

“Wartawan kalau tanya sama JJ Rizal yang enggak tahu sejarah. Permasalahan hutan bakau dimasalahin lagi sekarang. Belanda membangun Balai Kota dan menutup pertumbuhan pohon. Kalau ngomong sama pengamat kaya gitu mah, bongkar saja Balai Kota, biar tumbuh lagi pohon beringinnya," kata Basuki yang mengundang gelak tawa para undangan.  ***(Red)

Read more...