JAKARTA — Mantan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar telah menjalani
separuh masa pidananya dari 18 tahun hukuman penjara. Kepala Humas
Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi
mengatakan, Antasari dapat mengajukan pembebasan bersyarat jika tahun
depan memperoleh remisi dari Kemenkumham.
"Bila tahun depan mendapatkan remisi, maka bila tidak ada halangan akhir tahun 2016 sudah bisa diusulkan pembebasan bersyarat," ujar Akbar melalui pesan singkat, Selasa (15/9/2015).
Akbar mengatakan, hingga saat ini Antasari telah menerima remisi sebanyak 43 bulan dan 20 hari. Jumlah masa pidana yang telah dijalani Antasari telah dianggap cukup untuk menjalani asimilasi atau masa pembinaan dengan menyatukan warga binaan dengan masyarakat.
Akbar mengatakan, selama sebulan terakhir, Antasari bekerja di sebuah kantor notaris di Tangerang dalam rangka asimilasi tersebut. "Kegiatan asimilasi ini berlangsung sampai dua pertiga masa pidananya dan akan dievaluasi secara berkala," kata Akbar.
Akbar mengatakan, penentuan tempat asimilasi Antasari berdasarkan pengajuan kantor notaris tersebut. Permohonan tersebut, kata Akbar, kemudian diteliti oleh Balai Pemasyarakatan. Setelah itu, hasilnya penelitian itu disidang melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di lembaga pemasyarakatan dan kantor wilayah.
"Bila tim tersebut menyetujui, maka dibuat rekomendasi hasil sidang TPP ke Kalapas untuk sidang di lapas dan diteruskan ke kakanwil. Asimilasi pidana umum cukup SK dari Kakanwil," kata Akbar.
Antasari, yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen dan dihukum 18 tahun penjara, sempat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Setelah upaya yang diajukannya kandas, Antasari akhirnya menempuh upaya hukum luar biasa melalui pengajuan grasi kepada Presiden Jokowi pada tahun 2015 ini.
Sumber : kompas.com
"Bila tahun depan mendapatkan remisi, maka bila tidak ada halangan akhir tahun 2016 sudah bisa diusulkan pembebasan bersyarat," ujar Akbar melalui pesan singkat, Selasa (15/9/2015).
Akbar mengatakan, hingga saat ini Antasari telah menerima remisi sebanyak 43 bulan dan 20 hari. Jumlah masa pidana yang telah dijalani Antasari telah dianggap cukup untuk menjalani asimilasi atau masa pembinaan dengan menyatukan warga binaan dengan masyarakat.
Akbar mengatakan, selama sebulan terakhir, Antasari bekerja di sebuah kantor notaris di Tangerang dalam rangka asimilasi tersebut. "Kegiatan asimilasi ini berlangsung sampai dua pertiga masa pidananya dan akan dievaluasi secara berkala," kata Akbar.
Akbar mengatakan, penentuan tempat asimilasi Antasari berdasarkan pengajuan kantor notaris tersebut. Permohonan tersebut, kata Akbar, kemudian diteliti oleh Balai Pemasyarakatan. Setelah itu, hasilnya penelitian itu disidang melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di lembaga pemasyarakatan dan kantor wilayah.
"Bila tim tersebut menyetujui, maka dibuat rekomendasi hasil sidang TPP ke Kalapas untuk sidang di lapas dan diteruskan ke kakanwil. Asimilasi pidana umum cukup SK dari Kakanwil," kata Akbar.
Antasari, yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen dan dihukum 18 tahun penjara, sempat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Setelah upaya yang diajukannya kandas, Antasari akhirnya menempuh upaya hukum luar biasa melalui pengajuan grasi kepada Presiden Jokowi pada tahun 2015 ini.
Sumber : kompas.com
Indonesian Rupiah Exchange Rate
